POHUWATO – Visi besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) untuk memperkuat basis keimanan masyarakat mendapatkan sokongan kuat dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyatakan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap realisasi program strategis “Satu Desa Satu Da’i” yang diinisiasi oleh DDII Pusat dan jajaran pengurus Provinsi Gorontalo.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Saipul saat menyambut rombongan DDII Pusat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum I, Imam Zamroji, di ruang kerja bupati pada Senin (13/04/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial dalam menjalin kolaborasi strategis demi menghadirkan tenaga pembina umat di setiap desa.
Investasi Spiritual: Pohuwato Jadi Pusat Kaderisasi Baru
Bupati Saipul menyambut positif rencana pengembangan pusat pendidikan da’i di wilayahnya. Program ini diharapkan menjadi pilar utama dalam membina nilai-nilai keislaman dan ketakwaan di tengah masyarakat luas.
Beberapa poin utama dalam dukungan strategis ini meliputi:
- Kesiapan Fasilitas: Realisasi program ini akan didukung dengan penyediaan fasilitas lokasi kampus dan asrama sebagai pusat pendidikan intensif bagi para kader.
- Pengembangan SDM Lokal: Calon da’i akan dijaring dari lulusan terbaik SMA, madrasah aliyah, pondok pesantren, hingga pengurus remaja masjid di wilayah setempat.
- Inisiasi ADI Ke-31: Jika kolaborasi ini berjalan sesuai rencana, Pohuwato akan menjadi lokasi ke-31 berdirinya Akademi Dakwah Indonesia (ADI) di seluruh Indonesia.
Beasiswa dan Pengabdian Berkelanjutan
Skema yang ditawarkan DDII melalui kolaborasi ini memastikan keberlanjutan pendidikan bagi pemuda Pohuwato. Peserta yang lulus pendidikan dasar satu tahun dan memenuhi kualifikasi akan mendapatkan kesempatan beasiswa melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir sebelum akhirnya kembali untuk mengabdi secara penuh di desa asal mereka.
Dukungan nyata dari Bupati Pohuwato ini menjadi angin segar bagi percepatan gerakan dakwah di Gorontalo, sekaligus menegaskan peran pemerintah daerah dalam menjaga moralitas dan spiritualitas warga.
